Badan Usaha Milik Desa

Bumdes atau Badan Usaha milik Desa adalah badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahtraan masyarakat desa.

Pendirian Bumdes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerja sama antara desa. Pendirian Bumdes bertujuan:

  • Meningkatkan perekonomian desa

  • Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahtraan desa

  • Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa

  • Mengembangan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ke tiga

  • Menciptakan peluan dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga

  • Membuka lapangan kerja 

  • Meningkatkan kesejahtraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemertaan ekonomi desa

  • Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pertimbangan desa dalam mendirikan BUMDes:

  • inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;

  • potensi usaha ekonomi Desa;

  • sumberdaya alam di Desa;

  • sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan

  • penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

 

Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi :

  • pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;

  • organisasi pengelola BUM Desa;

  • modal usaha BUM Desa; dan

  • Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

 

Bentuk Organisasi BUM Desa

  • Unit usaha yang berbadan hukum, dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

    • Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas; dan

    • Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

  • Tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, 

 

Organisasi pengelola BUM Desa

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

  • Penasihat;

Penasihat dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Kewajiban:

    • memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

  • memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan

  • mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Wewenang:

    • meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan

  • melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

 

 

  • Pelaksana Operasional;

Pelaksana Operasional  mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Kewajiban:

    • melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;

  • menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan

  • melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

Wewenang:

    • membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

  • membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

  • memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan kewajiban Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

 

  • Pengawas

Pengawas mewakili kepentingan masyarakat. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:

    • Ketua;

    • Wakil Ketua merangkap anggota;

    • Sekretaris merangkap anggota;

    • Anggota.

Kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Wewenang, menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

    • pemilihan dan pengangkatan pengurus 

  • penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;

  • pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Des.  Catatan:

Penamaan susunan kepengurusan organisasi dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan

 

Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Modal BUM Desa terdiri atas:

  • penyertaan modal Desa; dan

    • hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

  • bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

  • kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

  • aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa

b. penyertaan modal masyarakat Desa, berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

 

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

  • Bisnis sosial (social business) sederhana 

BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum(serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

Unit usaha dalam BUM Desa dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:

    • air minum Desa;

    • usaha listrik Desa;

    • lumbung pangan; dan

    • sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya local diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

 

  • bisnis penyewaan (renting)

BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Unit usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

    • alat transportasi;

    • perkakas pesta;

    • gedung pertemuan;

    • rumah toko;

    • tanah milik BUM Desa; dan

    • barang sewaan lainnya.

 

  • usaha perantara (brokering)

BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Unit usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:

    • jasa pembayaran listrik;

    • pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;

  • jasa pelayanan lainnya.

 

  • bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading)

BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Unit usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:

    • pabrik es;

    • pabrik asap cair;

    • hasil pertanian;

    • sarana produksi pertanian;

    • sumur bekas tambang; dan

    • kegiatan bisnis produktif lainnya.

 

 

 

 

  • bisnis keuangan (financial business) 

BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Unit usaha dalam BUM Desa dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

 

  • usaha bersama (holding) 

BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. Unit-unit usaha dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama. Unit usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:

    • pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;

  • DesaWisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;dan

  • kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

 

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. Pembagian hasil usaha BUM Desa 

ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Alokasi pembagian hasil usaha dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

 

Kepailitan BUM Desa

Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa. Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

 

 

 

Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih. berikut ini beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

  • dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

  • mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

  • dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama, yang paling sedikit memuat:

    • subyek kerjasama;

    • obyek kerjasama;

    • jangka waktu;

    • hak dan kewajiban;

    • pendanaan;

    • keadaan memaksa;

    • pengalihan aset ; dan

    • penyelesaian perselisihan

Naskah perjanjian kerjasama ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing masing BUM Desa yang bekerjasama.

Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

    • Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa.

    • Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.

    • Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

 

Sumber : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa 

 

Pembukuan Keuangan BUMDes

Sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, BUMDes wajib untuk membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan dengan jujur dan transparan. Selain itu, BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Secara umum, prinsip pembukuan keuangan BUMDes tidak berbeda dengan pembukuan keuangan lembaga lain pada umumnya. BUMDes harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan. Pihak internal BUMDes adalah pengelola dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah kabupaten, perbankan, dan masyarakat yang memberikan penyertaan modal, serta petugas pajak.

Tujuan pembukuan keuangan secara umum adalah :

  • Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, baik perkembangan omzet penjualan, laba/rugi maupun struktur permodalan.

  • Untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga gulung tikar bisa dihindari.

  • Untuk mengetahui kondisi persediaan barang/jasa setiap saat. Sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi manajemen persediaan. Pada unit usaha dagang yang disebut persediaan adalah barang dagangan. Pada unit usaha industri adalah persediaan bahan mentah, barang dalam proses maupun barang jadi. Sedang pada unit simpan pinjam yang disebut persediaan adalah persediaan uang.

  • Untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana BUMDes, sehingga bisa mengevaluasi kinerja keuangan BUMDes.

Seperti laporan keuangan pada umumnya, beberapa istilah akuntansi umum juga digunakan dalam pembukuan keuangan BUMDes. Secara garis besar, ada empat istilah umum akuntansi yang digunakan dalam pembukuan BUMDes, yakni : Harta, Hutang, Biaya, dan Pendapatan. Berikut penjelasan singkat istilah-istilah tersebut,

  • Harta dalam pengertian akuntansi adalah semua barang dan hak milik perusahaan (BUMDes) dan sumber ekonomi lainnya. Harta BUMDes dapat dibedakan menjadi tiga macam yakni harta tetap, harta lancar, dan harta tidak berwujud.

  • Hutang, merupakan kewajiban yang harus dibayar pada masa mendatang (sesuai dengan kesepakatan yang dibuat) akibat dari suatu transaksi. Berdasarkan waktu pembayaran, hutang dapat dibedakan menjadi dua yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

  • Pendapatan, adalah peningkatan harta/aktiva perusahaan sebagai akibat terjadinya transaksi yang menguntungkan. Misalnya, BUMDes membeli produk hasil pertanian per kg harganya Rp. 1.000,- dan dijual di pasar dengan harga per kg Rp. 1.250,-. Maka selisih antara harga beli dengan harga jual sebesar Rp. 250,- merupakan pendapatan BUMDes.

  • Biaya, adalah harta yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam satu periode tertentu yang habis terpakai. Terdapat tiga jenis biaya yang umumnya harus dibayar oleh BUMDes yaitu: Harga Pokok Penjualan, Biaya operasi dan Biaya lain-lain.

Dalam proses pengelolaan pembukuan keuangan BUMDes juga menggunakan standar yang sama dalam pembuatan bukti transaksi seperti yang digunakan oleh pengguna akuntansi pada umumnya. Dalam akuntansi dikenal sifat-sifat bukti yang harus ada di dalamnya. Tanpa adanya sifat-sifat bukti-bukti tersebut, maka pencatatan atau pembukuan menjadi tidak memiliki makna. Sifat-sifat bukti tersebut berkaitan dengan : Sifat transaksi, Menyebutkan pihak-pihak yang terlibat, Menyebutkan jenis barang atau jasa dalam transaksi, dan Menyebutkan tanggal transaksi.

Beberapa contoh bukti transaksi yang diperlukan dalam pencatatan/pembukuan menggunakan akuntansi adalah kuitansi, nota, chek, bon, dan faktur.

Proses pembukuan untuk BUMDes sendiri bisa dilakukan dengan sistem yang diterapkan dalam akuntansi sederhana, yakni:

  • dengan membuat dan mengumpulkan bukti transaksi, seperti kwitansi, nota atau bon pembelian maupun penjualan

  • menyusun buku kas harian atau arus kas (Cash Flow) ke dalam bentuk buku kas harian..

  • membuat laporan neraca saldo dan laporan keuangan. Laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDes secara keseluruhan selama satu periode (biasanya satu tahun). Laporan keuangan akuntansi umum terdiri dari neraca, laporan laba/rugi dan laporan perubahan modal.

Sumber : www.keuangandesa.com

Pada 2018, pemerintah juga mendorong BUMDes dan BUMDes Bersama untuk fokus pada beberapa bidang yaitu:

Tiga Bidang Kegiatan BUMDes yang Dapat Didanai Dana Desa 2018

  • Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

  • pengelolaan hutan Desa;

  • pengelolaan hutan Adat;

  • industri air minum;

  • industri pariwisata Desa;

  • industri pengolahan ikan; dan

  • produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

  • Pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:

      • pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;

      • pengadaan dan penyewaan alat transportasi;

      • pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan

      • pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

  • Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

  • penyediaan informasi harga/pasar;

  • pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;

  • kerjasama perdagangan antar Desa;

  • kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

  • pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Sumber : www.berdesa.com

Sumber : kemendesa.go.id

“Jumlah BUMDes 6 Kali Lipat Melampaui Target RPJMN”

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbentuk hingga saat ini jumlahnya cukup spektakuler. BUMDes yang terbentuk telah melampaui enam kali lipat dari target RPJMN yaitu hampir 35.000 BUMDes, dari target 5.000 BUMDes. Setjen Kemendes PDTT mengatakan masih banyak desa belum mengerti arah dan tujuan BUMDes yang telah terbentuk tersebut, harapannya BUMDes tak hanya semata-mata menjadi wadah agar dana desa disalurkan sesuai program prioritas. Namun, banyak juga BUMDes yang sudah mencapai miliaran rupiah keuntungannya. BUMDes telah menjadi ikon di desa. Beliau ingin BUMDes ini menjadi semacam penanda bahwa kebangkitan desa, kemandirian desa ditopang oleh BUMDes yang ada di desa itu.

Sumber : , http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/25/jumlah-bumdes-6-kali-lipat-melampaui-target-rpjmn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *