Keuangan Inklusif di Indonesia

Keuangan Inklusif di Indonesia

 

 

Akses Keuangan di Indonesia

 

Keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat penggunaan layanan keuangan penduduk di suatu negara dapat dilihat dari bagaimana penduduk menabung, meminjam uang, melakukan pembayaran, dan mengatur risiko (World Bank, 2015).

 

Berdasarkan survei World Bank pada The Global Findex Database 2014, sekitar 36,1% penduduk dewasa1 di Indonesia sudah memiliki rekening, baik rekening pada lembaga keuangan sebanyak 35,9% maupun melalui rekening uang elektronik yang diakses melalui telepon seluler (mobile money) sebanyak 0,4%. Meskipun demikian, tingkat keuangan inklusif di Indonesia tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 2011, dimana hanya terdapat 20% penduduk Indonesia yang memiliki rekening. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk di dunia yang memiliki rekening, dari 51% pada tahun 2011 menjadi 62% pada tahun 2014.

 

Kepemilikan Rekening Penduduk Dewasa di Indonesia

 

 

 

36,1% memiliki rekening

 

 

 

 

 63,9%

tidak memiliki rekening

 

 

 

 

 

 

Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki rekening pada tahun 2014 memberikan suatu indikasi akses layanan keuangan formal yang semakin meluas di Indonesia. Meskipun demikian, kesenjangan dalam hal kepemilikan rekening masih tetap besar. Di antara penduduk dewasa yang termasuk kelompok 40% terbawah, hanya 22,2% yang memiliki rekening, sedangkan sisanya masih belum tersentuh oleh layanan keuangan. Selain kesenjangan dari sisi pendapatan, kesenjangan dari proporsi pria dan wanita yang memiliki rekening juga masih menjadi permasalahan. Dari total penduduk dewasa wanita di Indonesia, hanya 37,5% wanita yang memiliki rekening.

 

 

 

 

 

 

  • Penduduk dewasa adalah penduduk Indonesia dengan usia minimal 15 tahun.

Komitmen Indonesia terhadap Keuangan Inklusif

 

Studi empiris menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara keuangan inklusif dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan individu. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara strategi keuangan inklusif dan strategi pembangunan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan secara luas. Perluasan akses keuangan dapat meningkatkan efisiensi fungsi intermediasi keuangan, dimulai dari peningkatan tabungan, penguatan investasi domestik, dan menciptakan stabilitas sistem keuangan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

Melihat peran keuangan inklusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pada KTT G20 di Los Cabos, Meksiko tahun 2012, Presiden Indonesia menyampaikan komitmen Indonesia terhadap keuangan inklusif. Sejalan dengan komitmen tersebut, target keuangan inklusif Indonesia pada Nawa Cita Ketujuh yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 50% pada akhir tahun 2019. Lebih lanjut, menyadari bahwa ada hubungan sebab akibat yang kuat antara pengembangan sistem keuangan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu, target keuangan inklusif Indonesia ditingkatkan menjadi 75% pada akhir 2019. Keuangan inklusif membantu kelompok rentan dan berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan mereka, mendapatkan modal, mengelola risiko, dan keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, Indonesia harus berjuang untuk mencapai tingkat keuangan inklusif yang lebih tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pengurangan kemiskinan. Untuk mewujudkan komitmen dan mencapai target keuangan inklusif tersebut, Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

 

 

 

Strategi Nasional Keuangan Inklusif

 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang dapat membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi, Pemerintah memiliki visi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah melalui peningkatan akses seluruh masyarakat terhadap layanan keuangan. Peningkatan akses terhadap layanan keuangan ini dilakukan melalui peningkatan dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, Pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan ekonomi dan keuangan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan. Dari sisi penawaran, Pemerintah meningkatkan ketersediaan layanan keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

 

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan selanjutnya diterjemahkan ke dalam lima pilar dalam SNKI yang ditopang oleh tiga fondasi. Pilar pertama adalah edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk, dan jasa keuangan. Pilar kedua adalah hak properti masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Pilar ketiga adalah fasilitas intermediasi dan saluran distribusi yang

bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Pilar keempat adalah layanan keuangan pada sektor Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai. Pilar kelima adalah perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan. Selanjutnya, kelima pilar dalam SNKI ini ditopang oleh tiga fondasi. Fondasi pertama adalah kebijakan dan regulasi yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan program keuangan inklusif. Fondasi kedua adalah infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung untuk meminimalkan informasi asimetris yang mejadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan. Fondasi ketiga adalah organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif untuk mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

 

 

Pilar dan Fondasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, untuk mewujudkan target utama keuangan inklusif pada SNKI, Pemerintah menyadari perlunya koordinasi dan komitmen dari seluruh pihak terkait keuangan inklusif dengan membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

Dewan Nasional Keuangan Inklusif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *